Category: Sapa Haji Indonesia

SALAMRADIO.ID Jakarta — Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia (Kemenhaj) resmi menerbitkan Surat Edaran Nomor S-50/BN/2026 tentang pilihan jenis haji dan tata kelola pembayaran dam. Kebijakan ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam memberikan kepastian hukum, perlindungan jemaah, serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji yang selaras dengan syariat Islam dan regulasi internasional.

Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Puji Raharjo, menegaskan bahwa jemaah haji Indonesia memiliki kebebasan dalam menentukan jenis ibadah haji, yakni Ifrad, Qiran, atau Tamattu’. Namun demikian, setiap pilihan memiliki konsekuensi fikih, terutama terkait kewajiban pembayaran dam bagi jemaah yang menjalankan haji Qiran dan Tamattu’.

Dalam edaran tersebut, Kemenhaj juga mengatur secara rinci mekanisme pelaksanaan dam. Untuk pelaksanaan di Arab Saudi, pemerintah mewajibkan penyembelihan hewan dam dilakukan melalui jalur resmi yang dikelola otoritas setempat, yakni program Adahi. Seluruh jemaah, petugas, hingga pembimbing ibadah dilarang melakukan praktik pemotongan di luar mekanisme resmi guna menghindari sanksi serta menjaga keabsahan ibadah.

Pembayaran dam di Tanah Suci dilakukan melalui platform Nusuk Masar dengan kisaran biaya sekitar 720 riyal Saudi atau menyesuaikan kebijakan musim haji berjalan.

Di sisi lain, Kemenhaj membuka opsi pelaksanaan dam di Tanah Air melalui lembaga resmi seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ), organisasi keagamaan, hingga Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU). Pelaksanaan ini tetap harus memenuhi prinsip syariah, transparansi, dan akuntabilitas agar manfaatnya tepat sasaran.

Kemenhaj juga menginstruksikan seluruh kantor wilayah untuk memperkuat sosialisasi sejak tahap manasik, sekaligus meningkatkan pengawasan guna mencegah praktik dam ilegal. Kebijakan ini diharapkan mampu menciptakan tata kelola haji yang lebih tertib, aman, dan memberikan kemudahan bagi jemaah Indonesia dalam menjalankan ibadah secara sah dan optimal.

sumber : Biro Humas Kementrian Haji dan Umrah RI
Pewarta: Hebatdiki | salamradio.id

SALAMRADIO.ID, Jakarta — Pemerintah menegaskan bahwa keselamatan jemaah haji Indonesia menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Penegasan ini disampaikan Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyusul arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto agar seluruh kebijakan terkait ibadah haji mengedepankan perlindungan warga negara Indonesia.

Menurut Dahnil, Presiden telah memberikan instruksi yang sangat jelas kepada seluruh jajaran pemerintah untuk memastikan keselamatan jemaah haji sejak tahap persiapan hingga pelaksanaan ibadah di Tanah Suci. Dalam situasi geopolitik kawasan Timur Tengah yang dinamis, pemerintah diminta mengambil langkah yang penuh kehati-hatian serta mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang dapat memengaruhi kelancaran ibadah.

“Perintah Presiden sangat jelas, yaitu memastikan keselamatan warga negara Indonesia yang akan berangkat menunaikan ibadah haji. Keselamatan jemaah harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan dan langkah yang diambil pemerintah,” ujar Dahnil di Jakarta, Selasa (10/3).

Ia menjelaskan, pemerintah saat ini terus memantau perkembangan situasi di Timur Tengah secara intensif. Kondisi kawasan yang terus berubah menjadi salah satu faktor penting yang dipertimbangkan dalam penyusunan kebijakan penyelenggaraan haji tahun ini. Oleh karena itu, berbagai skenario dan langkah mitigasi risiko tengah disiapkan secara matang.

Langkah tersebut dilakukan agar pemerintah memiliki kesiapan menghadapi berbagai kemungkinan yang dapat terjadi. Dahnil menegaskan, seluruh skenario yang disusun nantinya akan dibahas secara komprehensif bersama DPR sebagai bagian dari mekanisme pengambilan keputusan yang transparan dan akuntabel.

Di sisi lain, pemerintah juga memberikan perhatian terhadap pelaksanaan umrah. Sejalan dengan imbauan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, masyarakat yang berencana melaksanakan umrah dalam waktu dekat disarankan untuk menunda keberangkatan hingga situasi di kawasan Timur Tengah lebih kondusif.

Melalui pendekatan yang hati-hati dan terukur tersebut, pemerintah berharap penyelenggaraan ibadah haji dan umrah tetap dapat berlangsung dengan aman, tertib, serta memberikan perlindungan maksimal bagi seluruh jemaah Indonesia yang menunaikan ibadah di Tanah Suci.

Sumber : Kemenhaj RI

Jakarta (salamradio.id) — Penyelenggaraan ibadah haji tidak lagi sekadar soal perjalanan spiritual jutaan umat Muslim menuju Tanah Suci. Di baliknya, terdapat ekosistem layanan besar yang melibatkan ribuan tenaga kerja, ratusan penyedia jasa, serta potensi ekonomi nasional yang mencapai puluhan triliun rupiah setiap tahun.

Menyadari besarnya potensi tersebut, Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia bersama Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia memperkuat kolaborasi untuk mendorong standarisasi layanan haji yang lebih profesional sekaligus memberi dampak nyata bagi perekonomian nasional.

Pertemuan strategis yang digelar di kantor Kementerian Ketenagakerjaan di Jakarta itu menjadi langkah awal membangun ekosistem penyelenggaraan haji yang lebih terintegrasi, modern, dan berkelanjutan.

Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah, Jaenal Effendi, menegaskan bahwa standarisasi layanan merupakan fondasi penting untuk menjamin keamanan, kenyamanan, dan kualitas pelayanan bagi jemaah.

Menurutnya, standar pelayanan mencakup berbagai aspek mulai dari katering bagi sekitar 221 ribu jemaah, akomodasi di ratusan hotel di Arab Saudi, transportasi, hingga prosedur operasional yang memastikan seluruh proses ibadah berjalan tertib dan aman.

Tak hanya layanan di Tanah Suci, pemerintah juga menaruh perhatian pada fasilitas di dalam negeri. Asrama haji, misalnya, ke depan didorong memiliki standar pelayanan setara hotel bintang tiga melalui peningkatan manajemen kebersihan, tata kelola, serta layanan hospitality bagi calon jemaah.

Lebih dari itu, pemerintah melihat penyelenggaraan haji sebagai peluang strategis bagi penguatan ekonomi nasional. Nilai ekonomi haji yang diperkirakan mencapai sekitar Rp18 triliun setiap tahun diharapkan tidak seluruhnya mengalir ke luar negeri.

“Pengeluaran penyelenggaraan haji harus memberi manfaat bagi pelaku usaha nasional,” ujar Jaenal.

Karena itu, berbagai produk kebutuhan jemaah seperti beras, bumbu masak, makanan siap saji, koper, hingga perlengkapan ihram didorong menggunakan standar produksi nasional yang melibatkan industri dalam negeri.

Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden agar ekosistem ekonomi haji juga mampu menjadi penggerak sektor usaha kecil dan menengah.

Salah satu inovasi yang tengah disiapkan adalah platform digital oleh-oleh haji bagi UMKM. Melalui sistem tersebut, jemaah dapat memesan oleh-oleh sebelum atau selama berada di Tanah Suci, sementara produk akan dikirim langsung ke Indonesia.

Skema ini dinilai mampu menekan pengeluaran jemaah di luar negeri sekaligus membuka pasar baru bagi pelaku UMKM nasional.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menegaskan bahwa penguatan standarisasi juga akan berdampak pada peningkatan kompetensi tenaga kerja yang terlibat dalam layanan haji.

Menurutnya, sertifikasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi kunci agar penyelenggaraan haji Indonesia dapat berjalan lebih profesional, aman, dan berkelas dunia.

Dengan kolaborasi lintas kementerian ini, pemerintah berharap penyelenggaraan haji tidak hanya menjadi perjalanan ibadah yang khusyuk bagi jemaah, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

pewarta : Hebatdiki | salamradio.id
sumber : Kemenhaj RI

Mekkah — Eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah berdampak pada operasional penerbangan internasional dan turut mempengaruhi perjalanan ibadah umrah jamaah asal Indonesia. Sebanyak 48 jamaah umrah yang diberangkatkan oleh PT Retali Mustajab Travel harus mengalami keterlambatan kepulangan dari Arab Saudi akibat maskapai yang belum dapat beroperasi.

Program Umrah Dauroh Awal Ramadan 1447 H ini awalnya dijadwalkan berlangsung selama sembilan hari, sejak 22 Februari hingga 2 Maret 2026. Namun situasi keamanan regional yang memicu pembatasan penerbangan membuat para jamaah harus memperpanjang masa tinggal mereka di Kota Mekkah.

Rangkaian ibadah umrah dimulai dengan agenda di Kota Madinah selama tiga hari. Selama berada di Madinah, jamaah memperbanyak ibadah di Masjid Nabawi, mengikuti pengenalan kawasan sekitar masjid, berziarah ke Raudhah, serta mengikuti city tour yang mengenalkan berbagai situs bersejarah Islam di kota tersebut.

Memasuki hari keempat, rombongan jamaah melanjutkan perjalanan dari Madinah menuju Mekkah untuk melaksanakan rangkaian ibadah umrah. Pada hari kelima, jamaah memperbanyak ibadah di Masjidil Haram dengan berbagai kegiatan spiritual, termasuk thawaf sunnah, memperbanyak doa, dan mengikuti bimbingan ibadah yang dipandu oleh Ustaz Yudi Kurnia, LC sebagai pembimbing rombongan.

Agenda perjalanan juga mencakup city tour Kota Mekkah pada hari ketujuh yang memberikan kesempatan kepada jamaah untuk mengenal sejumlah lokasi bersejarah di sekitar Tanah Suci.

Sesuai jadwal awal, rombongan seharusnya kembali ke Indonesia pada hari kedelapan dengan rute penerbangan transit di Mumbai selama sekitar satu setengah jam sebelum melanjutkan perjalanan ke Tanah Air. Namun, maskapai IndiGo yang dijadwalkan mengangkut jamaah belum dapat beroperasi secara normal akibat dampak konflik yang melibatkan Iran dan mempengaruhi stabilitas penerbangan di kawasan tersebut.

Akibat kondisi tersebut, jamaah untuk sementara harus overstay di Kota Mekkah hingga 7 Maret 2026. Pihak Retali Mustajab Travel memastikan seluruh kebutuhan jamaah selama masa tambahan tinggal tetap terpenuhi, termasuk akomodasi hotel dan konsumsi harian yang sepenuhnya ditanggung oleh pihak travel.

Pada 4 Maret 2026, maskapai IndiGo akhirnya memberikan pemberitahuan resmi bahwa jamaah umrah Retali Mustajab Travel dijadwalkan dapat kembali ke Indonesia pada 7 Maret 2026, setelah operasional penerbangan mulai dipersiapkan kembali.

Meski menghadapi penundaan kepulangan, para jamaah memanfaatkan waktu tambahan di Mekkah untuk memperbanyak ibadah di Masjidil Haram sambil menunggu kepastian keberangkatan menuju Tanah Air.

Pewarta: Hebatdiki — salamradio.id

Pelaksanaan ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau 2026 menjadi momentum penting bagi calon jamaah Indonesia. Setelah beberapa tahun terakhir berlangsung dalam suhu ekstrem musim panas, Haji 2026 akan digelar pada musim semi di Arab Saudi. Pergeseran kalender Hijriah membuat fase ibadah haji kini memasuki periode cuaca yang relatif lebih bersahabat.

Musim semi di Arab Saudi dikenal memiliki suhu yang lebih moderat dibanding musim panas yang bisa menembus 45 derajat Celsius. Pada periode ini, suhu siang hari umumnya hangat, sementara malam hari terasa lebih sejuk. Meski demikian, kondisi geografis berupa padang pasir tetap membuat jamaah harus beradaptasi dengan udara kering dan paparan matahari langsung saat puncak ibadah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.

Cuaca yang lebih ramah bukan berarti persiapan bisa dikendurkan. Justru, pemerintah menekankan bahwa kunci utama keberhasilan haji terletak pada kesiapan fisik jamaah. Ibadah haji adalah ibadah fisik yang menuntut stamina prima—mulai dari tawaf mengelilingi Ka’bah, sa’i, hingga lontar jumrah yang membutuhkan kekuatan dan daya tahan tubuh.

Karena itu, pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia menaruh perhatian serius pada aspek istitaah kesehatan jamaah. Istitaah bukan sekadar formalitas administratif, melainkan indikator kemampuan fisik dan mental calon jamaah dalam menjalankan seluruh rangkaian ibadah.

Imbauan pun terus digaungkan agar jamaah mulai membangun kebiasaan sehat jauh sebelum keberangkatan. Jalan kaki minimal tiga kilometer setiap hari menjadi latihan sederhana namun efektif untuk melatih otot kaki dan daya tahan jantung. Selain itu, pola makan bergizi seimbang—cukup protein, serat, dan cairan—serta pengaturan waktu tidur yang ideal menjadi fondasi penting menjaga imunitas.

Pendekatan preventif ini diharapkan mampu menekan risiko kelelahan, dehidrasi, hingga komplikasi penyakit bawaan selama di Tanah Suci. Dengan cuaca musim semi yang lebih moderat dan persiapan kesehatan yang matang, Haji 2026 diharapkan berlangsung lebih aman, nyaman, dan khusyuk bagi seluruh jamaah Indonesia.

Haji bukan sekadar perjalanan spiritual, tetapi juga perjalanan fisik yang menuntut kesiapan total. Musim boleh lebih bersahabat, namun disiplin menjaga kesehatan tetap menjadi kunci utama meraih haji mabrur.

Pewarta : Hebatdiki | salamradio.id

Jakarta (salamradio.id) — Di tengah eskalasi konflik Timur Tengah yang memicu kewaspadaan perjalanan internasional, program Umrah I’tikaf Ramadan tetap dilaksanakan dengan penguatan pendampingan dan kesiapan teknis. Sebanyak 40 jamaah mengikuti program yang diselenggarakan oleh PT. Retali Mustajab Travel.

Program berlangsung selama 17 hari, mulai 4 hingga 20 Maret 2026, dengan perkiraan Idulfitri di Arab Saudi pada 19 atau 20 Maret. Kegiatan diawali empat hari ibadah di Madinah dengan memperbanyak salat dan ziarah di Masjid Nabawi.

Pada hari kelima, jemaah melaksanakan umrah dan bergerak menuju Makkah. Memasuki hari ke-6 hingga ke-15, jemaah menjalani i’tikaf dan memperbanyak ibadah di Masjid al-Haram, khususnya pada 10 hari terakhir Ramadan yang diyakini sebagai momentum meraih Lailatulqadar.

Hari ke-16 dijadwalkan pelaksanaan Salat Idulfitri di Masjid al-Haram, sebelum kembali ke Tanah Air pada hari ke-17. Seluruh perjalanan ibadah didampingi Pembimbing Ibadah, Ustaz Ali Kusnadi Patada, yang bertanggung jawab atas bimbingan manasik dan pembinaan spiritual jamaah.

PT. Retali Mustajab Travel beralamat di LA Mansion Town House, Jl. Raya Lenteng Agung No.3, RT.12/RW.8, Lenteng Agung, Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12610. Kantor cabang berada di Jl. Ir H. Juanda No.77, Cireundeu, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi 081292223008.

Penyelenggara memastikan koordinasi perjalanan dilakukan dengan memperhatikan perkembangan situasi kawasan demi menjaga keamanan dan kekhusyukan ibadah jamaah di Tanah Suci.

sumber : Retali Mustajab Travel
Pewarta: hebatdiki | salamradio.id

Jakarta (salamradio.id) — Dampak eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah mulai dirasakan pada penyelenggaraan ibadah umrah. Menyikapi situasi tersebut, Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia (Kemenhaj) menggelar rapat koordinasi lintas kementerian dan pemangku kepentingan guna merumuskan upaya mitigasi komprehensif bagi jamaah umrah Indonesia.

Pertemuan yang berlangsung di Jakarta, Selasa (3/3/2026), menghadirkan perwakilan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, maskapai penerbangan, serta asosiasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).

Rapat tersebut menghasilkan kesepakatan upaya mitigasi strategis yang berfokus pada keselamatan, perlindungan, serta kepastian layanan bagi jamaah terdampak dinamika keamanan dan penerbangan di kawasan.

Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Puji Raharjo, menegaskan bahwa keselamatan menjadi pijakan utama setiap kebijakan yang diambil pemerintah.

“Kerangka berpikir kita jelas, keselamatan jamaah adalah yang utama. Penundaan bukan pembatalan, melainkan langkah mitigasi risiko. Ini bukti negara hadir memastikan pelindungan dan ketenangan bagi jamaah,” tegas Puji.

Sebelumnya, Kemenhaj telah mengimbau jamaah yang belum berangkat agar menunda keberangkatan hingga situasi dinilai lebih kondusif. Pemerintah juga memastikan koordinasi lintas sektor terus diperkuat, termasuk pemantauan situasi keamanan, kesiapan jalur penerbangan alternatif, serta skema perlindungan administratif bagi jamaah.

Langkah ini menjadi bagian dari komitmen negara dalam menjaga keselamatan warga negara di luar negeri, sekaligus memastikan penyelenggaraan ibadah tetap berjalan dengan prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab.

Sumber: Biro Humas Kementerian Haji dan Umrah
Pewarta: hebatdiki | salamradio.id

Jeddah (salamradio.id) — Sebanyak 10.060 jamaah umrah Indonesia telah kembali ke Tanah Air dalam periode 28 Februari hingga 3 Maret 2026. Pemulangan berlangsung dengan pengawasan intensif dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah di tengah dinamika eskalasi kawasan.

Berdasarkan data per 3 Maret 2026 pukul 23.40 waktu setempat, sebanyak 2.278 jamaah tengah dalam proses kepulangan melalui Bandara Internasional King Abdulaziz. Pengawasan dilakukan langsung oleh Staf Teknis Urusan Haji dan Umrah KJRI Jeddah di seluruh titik layanan, khususnya Terminal 1 dan Terminal Haji.

Staf Teknis Urusan Haji KJRI Jeddah, Muhammad Ilham Effendy, menegaskan bahwa perlindungan jamaah menjadi prioritas utama dalam setiap tahapan pemulangan, terutama di tengah situasi yang memengaruhi jadwal penerbangan.

“Kami memastikan seluruh jamaah mendapatkan pendampingan langsung sejak proses check-in hingga keberangkatan. Negara hadir memberikan perlindungan, khususnya bagi yang menghadapi kendala penerbangan,” ujarnya.

Meski mayoritas jamaah kembali sesuai jadwal, tercatat 300 jamaah mengalami keterlambatan penerbangan (stranded). Mereka tersebar di Kota Jeddah dan Makkah dengan kendala utama pada jadwal penerbangan lanjutan serta koordinasi visa dan transit.

Merespons hal tersebut, KJRI Jeddah melakukan sejumlah langkah konkret, mulai dari koordinasi berkelanjutan dengan maskapai untuk kepastian jadwal, memastikan konsumsi dan kebutuhan dasar jamaah terpenuhi, hingga percepatan administrasi bersama pihak travel dan penanggung jawab visa. Pemantauan dilakukan secara bergiliran selama 24 jam guna mengantisipasi potensi penumpukan jamaah di bandara.

Ilham menegaskan, seluruh kondisi masih dalam kendali. “Kami siaga 24 jam. Tidak boleh ada jamaah yang merasa ditinggalkan. Pendampingan adalah tanggung jawab yang kami jalankan sepenuhnya,” tegasnya.

Pada 3 Maret 2026 tidak terdapat pemulangan jamaah melalui Bandara Prince Mohammed bin Abdulaziz. Secara umum, proses pengawasan dan pendampingan berjalan baik, dengan seluruh petugas tetap siaga demi menjamin keamanan, kenyamanan, dan kepastian kepulangan jamaah umrah Indonesia.

Sumber : Kemenhaj RI
Pewarta: hebatdiki | salamradio.id

Jakarta (salamradio.id) — Dinamika keamanan di kawasan Timur Tengah berdampak langsung terhadap perjalanan ibadah umrah jemaah Indonesia. Merespons situasi tersebut, Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia (Kemenhaj) menggelar rapat koordinasi lintas sektor guna memperkuat perlindungan dan memastikan kepastian layanan bagi jemaah terdampak.

Berikut 10 upaya yang disepakati dalam rapat koordinasi tersebut:

1. Sepakat membentuk Pusat Koordinasi terpadu antara pemangku kepentingan yaitu Kementerian Haji dan Umrah RI, Kementerian Luar Negeri RI, Kementerian Perhubungan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Perusahaan Penerbangan dan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU);

2. ⁠Seluruh pemangku kepentingan berkomitmen untuk melakukan pertukaran data atau mengupdate informasi yang dibutuhkan untuk penanganan perjalanan Ibadah Umrah;

3. ⁠Kementerian Luar Negeri RI mengimbau kepada PPIU agar mempertimbangkan penundaan keberangkatan calon jamaah Umrah untuk sementara waktu hingga kondisi keamanan wilayah udara dari dan menuju Arab Saudi dinilai lebih kondusif;

4. ⁠Kementerian Perhubungan berkomitmen akan memberikan kemudahan izin extra flight dan izin terbang bagi perusahaan penerbangan yang membutuhkan;

5. ⁠Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berkomitmen akan memberikan kemudahan pembatalan atau penundaan keberangkatan bagi jamaah/penumpang yang akan menunda keberangkatan namun sudah terbit visanya;

6. ⁠Perusahaan penerbangan berkomitmen untuk memberikan kebijakan yang terbaik bagi jamaah umrah terkait tiket refund, reschedule, dan re-route tanpa dikenakan biaya, untuk layanan akomodasi dan konsumsi baik yang tertunda kepulangannya di Arab Saudi maupun yang tertahan di negara-negara transit asal pesawat, sesuai kebijakan maskapai masing-masing;

7. ⁠Perusahaan penerbangan utama berkomitmen akan melaksanakan transfer penumpang kepada perusahaan yang memiliki hubungan kerjasama dengan perusahaan penerbangan utama dan mengupayakan untuk adaya ekstra flight untuk mengangkut jamaah yang stranded di Jeddah dan Madinah;

8. ⁠Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang tetap memberangkatkan jamaahnya ke Arab Saudi dengan pertimbangan telah terikat kontrak layanan dan telah mengeluarkan biaya yang besar, wajib menjamin keselamatan dan keamanan jemaahnya sampai kembali lagi ke Tanah Air, dan PPIU wajib memberikan edukasi kepada jamaah terkait kondisi terkini di wilayah Timur Tengah;

9. ⁠Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) berkomitmen bahwa bagi yang belum terikat kontrak layanan di Arab Saudi diharapkan dapat menunda keberangkatan, namun apabila tetap diberangkatkan maka PPIU wajib memberikan edukasi kepada jemaah terkait kondisi terkini di wilayah Timur Tengah;

10. ⁠Kementerian Haji dan Umrah RI akan mengkomunikasikan kompensasi/restitusi/refund visa, akomodasi, konsumsi dan transportasi darat untuk calon jamaah umrah yang gagal berangkat karena adanya larangan penerbangan di sejumlah negara transit.

Pemerintah memastikan koordinasi lintas sektor akan terus diperkuat sebagai bentuk kehadiran negara dalam menjaga keselamatan, kenyamanan, dan kepastian pelayanan bagi jamaah umrah Indonesia di tengah dinamika global.

Sumber: Biro Humas Kementerian Haji dan Umrah
Pewarta: hebatdiki | salamradio.id

Jakarta — Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia memastikan pelindungan jamaah umrah tetap menjadi prioritas utama di tengah dinamika keamanan kawasan Timur Tengah dan situasi penerbangan internasional. Pemerintah menegaskan seluruh proses penanganan dilakukan secara terukur, terkoordinasi, dan mengutamakan keselamatan jamaah.

Juru Bicara Kemenhaj RI, Ichsan Marsha, menyampaikan bahwa proses pemulangan jemaah ke Tanah Air terus berjalan bertahap. Sejak 28 Februari hingga 1 Maret 2026, sebanyak 6.047 jemaah telah kembali dengan aman.

“Pemerintah terus mengawal proses ini agar seluruh jamaah dapat pulang secara bertahap dan tertib,” ujar Ichsan di Jakarta, Senin (2/3/2026).

Rinciannya, pada 28 Februari 2026 sebanyak 4.200 jemaah pulang menggunakan 12 penerbangan. Sementara pada 1 Maret 2026, sebanyak 2.047 jamaah kembali melalui 5 penerbangan. Pemerintah memastikan koordinasi dengan maskapai dan otoritas terkait terus diperkuat guna menjamin kelancaran kepulangan.

Di sisi lain, terdapat 43.363 calon jamaah umrah dari 439 Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang dijadwalkan berangkat hingga sebelum musim haji pada 18 April 2026. Kemenhaj menegaskan setiap PPIU wajib menjalankan tanggung jawab penuh, mulai dari pemberangkatan, pelayanan di Arab Saudi, hingga kepulangan jamaah.

Negara, lanjut Ichsan, hadir dalam setiap aspek pelindungan. Jamaah yang menghadapi kendala hukum, situasi darurat, atau persoalan lain di Arab Saudi maupun negara transit diminta segera menghubungi KBRI atau KJRI setempat. Koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan perwakilan RI di luar negeri terus diintensifkan.

Demi keselamatan, Kemenhaj juga mengimbau jemaah yang dijadwalkan berangkat dalam waktu dekat untuk menunda keberangkatan hingga kondisi kawasan kembali kondusif.

Pewarta: Hebatdiki
Sumber: Biro Humas Kemenhaj RI