Jakarta (salamradio.id) — Penyelenggaraan ibadah haji tidak lagi sekadar soal perjalanan spiritual jutaan umat Muslim menuju Tanah Suci. Di baliknya, terdapat ekosistem layanan besar yang melibatkan ribuan tenaga kerja, ratusan penyedia jasa, serta potensi ekonomi nasional yang mencapai puluhan triliun rupiah setiap tahun.
Menyadari besarnya potensi tersebut, Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia bersama Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia memperkuat kolaborasi untuk mendorong standarisasi layanan haji yang lebih profesional sekaligus memberi dampak nyata bagi perekonomian nasional.
Pertemuan strategis yang digelar di kantor Kementerian Ketenagakerjaan di Jakarta itu menjadi langkah awal membangun ekosistem penyelenggaraan haji yang lebih terintegrasi, modern, dan berkelanjutan.
Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah, Jaenal Effendi, menegaskan bahwa standarisasi layanan merupakan fondasi penting untuk menjamin keamanan, kenyamanan, dan kualitas pelayanan bagi jemaah.
Menurutnya, standar pelayanan mencakup berbagai aspek mulai dari katering bagi sekitar 221 ribu jemaah, akomodasi di ratusan hotel di Arab Saudi, transportasi, hingga prosedur operasional yang memastikan seluruh proses ibadah berjalan tertib dan aman.
Tak hanya layanan di Tanah Suci, pemerintah juga menaruh perhatian pada fasilitas di dalam negeri. Asrama haji, misalnya, ke depan didorong memiliki standar pelayanan setara hotel bintang tiga melalui peningkatan manajemen kebersihan, tata kelola, serta layanan hospitality bagi calon jemaah.
Lebih dari itu, pemerintah melihat penyelenggaraan haji sebagai peluang strategis bagi penguatan ekonomi nasional. Nilai ekonomi haji yang diperkirakan mencapai sekitar Rp18 triliun setiap tahun diharapkan tidak seluruhnya mengalir ke luar negeri.
“Pengeluaran penyelenggaraan haji harus memberi manfaat bagi pelaku usaha nasional,” ujar Jaenal.
Karena itu, berbagai produk kebutuhan jemaah seperti beras, bumbu masak, makanan siap saji, koper, hingga perlengkapan ihram didorong menggunakan standar produksi nasional yang melibatkan industri dalam negeri.
Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden agar ekosistem ekonomi haji juga mampu menjadi penggerak sektor usaha kecil dan menengah.
Salah satu inovasi yang tengah disiapkan adalah platform digital oleh-oleh haji bagi UMKM. Melalui sistem tersebut, jemaah dapat memesan oleh-oleh sebelum atau selama berada di Tanah Suci, sementara produk akan dikirim langsung ke Indonesia.
Skema ini dinilai mampu menekan pengeluaran jemaah di luar negeri sekaligus membuka pasar baru bagi pelaku UMKM nasional.
Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menegaskan bahwa penguatan standarisasi juga akan berdampak pada peningkatan kompetensi tenaga kerja yang terlibat dalam layanan haji.
Menurutnya, sertifikasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi kunci agar penyelenggaraan haji Indonesia dapat berjalan lebih profesional, aman, dan berkelas dunia.
Dengan kolaborasi lintas kementerian ini, pemerintah berharap penyelenggaraan haji tidak hanya menjadi perjalanan ibadah yang khusyuk bagi jemaah, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.
pewarta : Hebatdiki | salamradio.id
sumber : Kemenhaj RI