Jakarta (salamradio.id) — Dampak eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah mulai dirasakan pada penyelenggaraan ibadah umrah. Menyikapi situasi tersebut, Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia (Kemenhaj) menggelar rapat koordinasi lintas kementerian dan pemangku kepentingan guna merumuskan upaya mitigasi komprehensif bagi jamaah umrah Indonesia.
Pertemuan yang berlangsung di Jakarta, Selasa (3/3/2026), menghadirkan perwakilan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, maskapai penerbangan, serta asosiasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).
Rapat tersebut menghasilkan kesepakatan upaya mitigasi strategis yang berfokus pada keselamatan, perlindungan, serta kepastian layanan bagi jamaah terdampak dinamika keamanan dan penerbangan di kawasan.
Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Puji Raharjo, menegaskan bahwa keselamatan menjadi pijakan utama setiap kebijakan yang diambil pemerintah.
“Kerangka berpikir kita jelas, keselamatan jamaah adalah yang utama. Penundaan bukan pembatalan, melainkan langkah mitigasi risiko. Ini bukti negara hadir memastikan pelindungan dan ketenangan bagi jamaah,” tegas Puji.
Sebelumnya, Kemenhaj telah mengimbau jamaah yang belum berangkat agar menunda keberangkatan hingga situasi dinilai lebih kondusif. Pemerintah juga memastikan koordinasi lintas sektor terus diperkuat, termasuk pemantauan situasi keamanan, kesiapan jalur penerbangan alternatif, serta skema perlindungan administratif bagi jamaah.
Langkah ini menjadi bagian dari komitmen negara dalam menjaga keselamatan warga negara di luar negeri, sekaligus memastikan penyelenggaraan ibadah tetap berjalan dengan prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab.
Sumber: Biro Humas Kementerian Haji dan Umrah
Pewarta: hebatdiki | salamradio.id