Category: Sapa Haji Indonesia

SALAMRADIO.ID, Makkah (Kemenhaj) — Operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M memasuki hari ke-42. Proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berlangsung secara bertahap dengan mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran layanan bagi seluruh jemaah.

Juru Bicara Kemenhaj Ichsan Marsha menyampaikan bahwa hingga hari kesepuluh masa pemulangan, pergerakan jemaah berjalan sesuai rencana dan mayoritas jemaah telah menyelesaikan rangkaian ibadah haji dengan baik.

“Alhamdulillah, proses pemulangan jemaah haji Indonesia terus berjalan lancar. Hingga hari ini, sebanyak 168 kloter telah diberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan total 65.466 jemaah dan 671 petugas. Dengan demikian, jumlah yang telah dipulangkan mencapai 66.137 orang,” ujar Ichsan Marsha pada Kamis (11/6).

Ia menjelaskan, dari jumlah tersebut, sebanyak 162 kloter telah tiba di Indonesia dengan total 63.167 jemaah dan 646 petugas. Dengan demikian, total kedatangan di Tanah Air hingga saat ini mencapai 63.813 orang.

Selain itu, proses pergerakan jemaah Gelombang II dari Makkah menuju Madinah juga terus berlangsung. Hingga hari ini, sebanyak 69 kloter dengan 26.550 jemaah dan 276 petugas telah diberangkatkan ke Madinah, atau total sebanyak 26.826 orang.

Untuk jemaah haji khusus, hingga hari ini tercatat sebanyak 15.802 orang telah kembali ke Indonesia, terdiri atas 15.066 jemaah dan 736 petugas.

Ichsan mengatakan, fase pemulangan menjadi momentum bagi para jemaah untuk membawa pulang nilai-nilai haji ke tengah keluarga dan masyarakat.

“Keberhasilan haji tidak hanya diukur dari selesainya seluruh rangkaian ibadah di Tanah Suci, tetapi juga dari bagaimana nilai-nilai haji terus hidup dalam keseharian setelah kembali ke Tanah Air. Karena itu, kami mengajak seluruh jemaah untuk menjaga kemabruran haji dengan memperkuat akhlak, memperbanyak amal saleh, serta menghadirkan manfaat bagi lingkungan sekitar,” katanya.

Ia juga mengimbau jemaah yang masih berada di Arab Saudi untuk menjaga kondisi kesehatan selama menunggu jadwal kepulangan maupun selama menjalani ibadah di Madinah.

“Kami berharap seluruh jemaah tetap menjaga pola istirahat, memperbanyak minum air, dan menghindari aktivitas yang berlebihan agar tetap sehat hingga kembali berkumpul bersama keluarga di Indonesia,” ujarnya.

Menutup keterangannya, Ichsan menyampaikan apresiasi kepada seluruh jemaah yang telah menjaga ketertiban dan mengikuti seluruh arahan petugas selama penyelenggaraan ibadah haji.

“Terima kasih kepada seluruh jemaah yang telah menunjukkan kedisiplinan, kesabaran, dan semangat kebersamaan selama menjalankan ibadah haji. Semoga seluruh jemaah memperoleh haji yang mabrur dan menjadi teladan kebaikan di tengah masyarakat,” pungkasnya.

Sumber: Biro Humas Kemenhaj

Pewarta: Hebatdiki

SALAMRADIO.ID, Makkah (Kemenhaj) – Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia melalui Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi mengambil langkah tegas dalam menertibkan berbagai praktik pelanggaran penyelenggaraan ibadah haji. Langkah ini mencakup penertiban dan pembinaan terhadap sejumlah Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) serta oknum petugas yang terindikasi melakukan penyimpangan dan dugaan penipuan terkait pengelolaan Dam, badal haji fiktif, kurban, hingga penyusupan jemaah non-prosedural.

Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah, Ichsan Marsha, menegaskan bahwa tindakan penertiban dan pembinaan ini merupakan bentuk komitmen mutlak pemerintah dalam menjaga tata kelola haji yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Selain itu, tindakan ini dilakukan dalam rangka melindungi hak jemaah dan memberantas praktik komodifikasi jemaah demi meraup keuntungan pribadi atau kelompok (menjadikan jemaah sebagai komoditas).

"Kami tidak akan menoleransi segala bentuk praktik yang merugikan jemaah dan mencederai kekhusyukan ibadah haji. Penertiban ini dilakukan demi memberikan pelindungan menyeluruh kepada jemaah haji Indonesia agar terhindar dari unsur penipuan dan transaksi di luar ketentuan resmi," ujar Ichsan Marsha dalam konferensi pers di Kantor Daker Makkah, Selasa (9/6/2026).

Dalam keterangan persnya, Ichsan menyampaikan tim pengawas telah membongkar jaringan penipuan badal haji fiktif dan penggelapan uang kurban. Salah satu kasus berat melibatkan seorang mukimin bernama Muhtar yang diduga menggelapkan uang badal dan kurban milik jemaah asal Merauke (Kloter UPG-29), sebanyak Rp306,8 juta. Laporan terkait kasus tersebut disampaikan langsung oleh jemaah kepada Menteri Haji dan Umrah pada Selasa, 2 Juni 2026 di Hotel Safwat Alsharooq, Makkah.

"Untuk kasus penggelapan oleh mukimin atas nama Muhtar, kami telah berkoordinasi secara intensif dengan Divhubinter Polri, Konjen RI Jeddah, Atase Kepolisian, serta otoritas keamanan Arab Saudi. Saat ini, yang bersangkutan telah berhasil ditangkap dan ditahan," tegas Ichsan.

Kasus serupa terkait indikasi badal haji fiktif dan kurban juga ditemukan dalam kesempatan lain, yakni sebagai berikut:
1. Kamis, 4 Juni 2026, dengan terduga bernama MH seorang Bimbad Kloter UPG-29 dan juga ASN Kemenag Kab. Timika yang bekerjasama dengan mukimin diduga menggelapkan uang badal haji dan kurban jemaah haji asal Papua. Setelah dilakukan pembinaan, yang bersangkutan bersedia mengembalikan uang yang diterimanya kepada jemaah sejumlah 25.500 SAR atau sekitar Rp122 juta.
2. Minggu, 7 Juni 2026, terdapat KBIHU MB di Kloter BPN-11 yang dipimpin oleh saudara M, terkait dengan pembayaran kurban (Rp75 juta) dan badal haji (Rp2,5 juta x 25 orang = Rp62,5 juta). Sehingga totalnya sebanyak Rp137,5 juta. Setelah dilakukan pembinaan, yang bersangkutan bersedia mengembalikan uang yang diterimanya kepada jemaah.
3. Minggu, 7 Juni 2026, terdapat temuan pelanggaran dilakukan oleh terduga AB yang merupakan Bimbad Kloter BPN-10 terhadap 6 orang jemaah asal Sulteng, yang diduga tidak melaksanakan badal haji dan mendapat keuntungan tidak sah sebesar Rp15.000.000. Setelah dilakukan pembinaan, yang bersangkutan bersedia mengembalikan uang yang diterimanya kepada jemaah.
4. Senin, 8 Juni 2026, terdapat KBIHU AF Kab. Purwakarta di Kloter KJT-12 yang dipimpin oleh saudara NF, terkait dengan pembayaran badal haji sebanyak 140 orang dengan biaya per orang sebesar Rp10.000.000. Total keuntungan sebesar Rp1,4 milyar (badal haji fiktif)

Temuan Pelanggaran Pembayaran Dam

Ichsan menjelaskan bahwa Pemerintah Arab Saudi telah mengatur mekanisme pembayaran Dam di Tanah Suci bagi jemaah haji melalui lembaga resmi yang ditunjuk, yaitu Adahi. Namun, di lapangan masih ditemukan sejumlah KBIHU yang memobilisasi pembayaran Dam melalui mukimin (warga lokal).

Beberapa temuan pelanggaran pembayaran Dam kepada mukimin yang telah ditindak dan diberikan pembinaan antara lain dilakukan oleh:
1. KBIHU UH (asal Malang), melakukan pelanggaran dalam bentuk pembayaran Dam kepada mukimin sebanyak 117 jemaah. Setelah dilakukan pembinaan, uang tersebut bisa ditarik kembali dari mukimin dan dibayarkan oleh KBIHU kepada Adahi.
2. KBIHU AH (asal Kota Tegal), telah membayarkan Dam sebanyak 17 jemaah kepada mukimin, namun setelah dilakukan pembinaan, uang tersebut bisa ditarik kembali dari mukimin dan dibayarkan oleh KBIHU kepada Adahi.
3. KBIHU NUP (asal Kabupaten Pati), telah membayarkan Dam sebanyak 40 jemaah SOC 50 kepada mukimin, namun setelah dilakukan pembinaan, uang tersebut bisa ditarik kembali dari mukimin dan dibayarkan oleh KBIHU kepada Adahi.
4. KBIHU AU, HW, WD (asal NTB), telah membayarkan Dam kepada mukimin. Setelah dilakukan pembinaan, KBIHU HW dan KBIHU WD dapat ditarik kembali uangnya dari mukimin dan dibayarkan kepada Adahi, sedangkan KBIHU AU tidak mau mengembalikan dan siap menerima risiko.
5. KBIHU MB (Kloter BPN-11), yang memiliki 245 jemaah. Sebanyak 122 jemaah pembayaran Damnya telah dibayarkan ke Adahi. Sedangkan 123 jemaah dibayarkan melalui mukimin sejumlah Rp246.000.000 (Rp2.000.000 x 123 jemaah). Sehingga saudara M mendapatkan keuntungan sekitar (Rp1.500.000/jemaah x 123 jemaah) dengan total Rp184.500.000. Setelah dilakukan pembinaan saudara M bersedia mengembalikan keuntungan kepada jemaah.
6. KBIHU AF (Kloter KJT-12 Purwakarta), terkait dengan pembayaran Dam bekerjasama dengan mukimin atas nama ADN dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp103.584.000, dan juga KBIHU AR di Kloter yang sama yang dipimpin oleh saudara END sekaligus Bimbad kloter, terkait dengan pembayaran Dam bekerjasama dengan mukimin atas nama ADN dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp87.360.000.

Ichsan menambahkan, ditemukan pula pelanggaran yang dilakukan oleh terduga AB yang merupakan Bimbad Kloter BPN-10 terhadap jemaah KBIHU ARF asal Kab. Donggala, Sulteng, dimana dam dari 98 jemaah dibayarkan kepada mukimin dengan keuntungan sebesar Rp98.000.000. Setelah dilakukan pembinaan, yang bersangkutan bersedia mengembalikan uang yang diterimanya kepada jemaah.

"Melalui upaya pembinaan dan penegasan aturan oleh petugas di lapangan, sebagian besar KBIHU tersebut telah bersedia menarik kembali uang jemaah dari mukimin untuk kemudian disetorkan secara resmi ke lembaga Adahi, serta mengembalikan sisa keuntungan tidak sah kepada jemaah," jelas Ichsan.

Lebih lanjut, tim pengawas juga menemukan adanya upaya penyusupan jemaah non-prosedural (tanpa visa haji resmi) yang difasilitasi oleh oknum KBIHU, seperti temuan jemaah non-prosedural yang menggunakan identitas KBIHU AA (Kab. Lebak) dan ketua KBIHU AMR (Jakarta Timur) yang mencoba memasuki Arafah menggunakan bus masyair untuk melaksanakan badal fiktif bagi 50 orang dengan total keuntungan sebesar Rp500.000.000. Penanganan jemaah non-prosedural ini telah diserahkan dan diselesaikan secara hukum oleh KJRI Jeddah.

Imbauan kepada Jemaah Haji

Kementerian Haji dan Umrah mengimbau kepada seluruh jemaah haji Indonesia agar tetap waspada dan tidak mudah tergiur oleh tawaran paket Dam, kurban, atau badal haji murah dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

"Pastikan seluruh ibadah dan transaksi keuangan disalurkan melalui jalur resmi pemerintah dan lembaga yang telah ditunjuk sah oleh otoritas Arab Saudi demi keamanan dalam beribadah," tutup Ichsan.

Sumber: Biro Humas Kemenhaj
Pewarta: Hebatdiki

SALAMRADIO.ID, Tangerang (Kemenhaj) — Menteri Haji dan Umrah Moch. Irfan Yusuf menyambut kedatangan tim Musyrif Diny yang telah bertugas mendampingi pelaksanaan ibadah haji Tahun 1447 H/2026 M. Kehadiran para ulama, kiai, dan ahli fikih ini menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh rangkaian ibadah haji berjalan sesuai tuntunan syariat sekaligus menjawab berbagai dinamika yang dihadapi jemaah di lapangan.

Menhaj mengatakan, Musyrif Diny memiliki peran strategis dalam mengawal aspek spiritual penyelenggaraan haji. Mereka hadir untuk memberikan pendampingan, pembinaan, serta memastikan pelaksanaan ritual ibadah berjalan sesuai dengan ketentuan agama.

“Kami mengundang para kiai, ulama, dan ahli agama untuk bersama-sama memastikan seluruh proses dan ritual haji dilaksanakan sesuai tuntunan syariat. Kehadiran Musyrif Diny menjadi bagian penting dalam memberikan pendampingan keagamaan kepada jemaah,” ujar Menhaj di Bandara Soeta pada Selasa (8/6).

Anggota Tim Musyrif Diny Sektor 8 Makkah, KH Fathurrahman, menjelaskan bahwa sebanyak 30 anggota tim Musyrif Dini telah bertugas mendampingi pelaksanaan haji tahun ini. Menurutnya, peran Musyrif Diny tidak hanya berfokus pada bimbingan manasik dan fikih ibadah, tetapi juga mendukung terwujudnya Tri Sukses Haji yang menjadi arah penyelenggaraan haji Indonesia.

“Fokus utama kami adalah mendukung sukses spiritual. Kami harus memastikan seluruh pelaksanaan ibadah berjalan sesuai tuntunan fikih Islam sekaligus menjembatani berbagai pandangan keagamaan yang berkembang di tengah jemaah,” jelasnya.

Ia menambahkan, pendekatan Manhaj At-Taisir atau fikih kemudahan menjadi sangat relevan dalam mendampingi jemaah, terutama lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan. Pendekatan ini memungkinkan jemaah menjalankan ibadah secara sah, aman, nyaman, dan tidak mengalami kesulitan yang berlebihan.

Selain mendukung sukses spiritual, Musyrif Diny juga telah berkontribusi dalam penguatan ekosistem ekonomi haji serta pembangunan peradaban melalui penguatan nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, dan kebermanfaatan yang lahir dari penyelenggaraan ibadah haji.

Sementara itu, anggota Musyrif Diny Daker Makkah, Abdulloh Kafabihi menegaskan bahwa Baitullah merupakan simbol persatuan umat Islam dunia. Karena itu, kehadiran Musrif Diny diharapkan dapat memperkuat pesan-pesan kedamaian, persaudaraan, dan moderasi dalam kehidupan beragama.

“Baitullah adalah tempat yang aman dan penuh keberkahan. Islam mengajarkan persatuan, kedamaian, dan kasih sayang. Nilai-nilai inilah yang harus terus dibawa dan disebarluaskan oleh para jemaah setelah kembali dari Tanah Suci,” ujarnya.

Tim Musyrif Diny bersama Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah tengah menyiapkan panduan haji mabrur sebagai bekal bagi jemaah setelah kembali ke Tanah Air. Menurutnya, keberhasilan haji tidak berhenti saat jemaah meninggalkan Tanah Suci, tetapi harus tercermin dalam perubahan perilaku, penguatan nilai ibadah, dan kontribusi sosial yang dirasakan masyarakat setelah kepulangan jemaah.

Sumber: Biro Humas Kemenhaj
Pewarta: Hebatdiki

SALAMRADIO.ID, Jeddah — Fase kepulangan jemaah haji Indonesia menuju Tanah Air kembali mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap aturan bagasi penerbangan. Pada proses kepulangan jemaah haji Kloter UPG 12, masih ditemukan jemaah yang membawa barang bawaan dan oleh-oleh dalam jumlah cukup banyak, meskipun berbagai sosialisasi dan imbauan telah disampaikan sejak awal penyelenggaraan ibadah haji.

Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) terus mengedukasi jemaah agar mematuhi ketentuan barang bawaan yang berlaku. Namun demikian, petugas haji tidak memiliki kewenangan untuk menentukan barang yang boleh atau tidak boleh dibawa ke dalam pesawat. Otoritas tersebut sepenuhnya berada pada maskapai penerbangan yang melayani kepulangan jemaah.

Untuk jemaah Kloter UPG 12, ketentuan bagasi mengacu pada aturan yang ditetapkan oleh Garuda Indonesia sebagai maskapai yang mengangkut jemaah menuju Indonesia. Seluruh pemeriksaan dan keputusan terkait barang bawaan dilakukan berdasarkan standar keselamatan dan keamanan penerbangan yang berlaku secara internasional.

Kebiasaan berbelanja oleh-oleh selama berada di Tanah Suci memang menjadi bagian dari tradisi sebagian jemaah Indonesia. Keinginan untuk berbagi kebahagiaan dengan keluarga dan kerabat di kampung halaman sering kali membuat volume barang bawaan meningkat menjelang kepulangan.

Pemerintah sebenarnya telah menghadirkan solusi melalui layanan Kargo Haji yang bekerja sama dengan Pos Indonesia. Layanan ini memungkinkan jemaah mengirim barang belanjaan langsung ke alamat tujuan di Indonesia tanpa harus membawanya ke dalam pesawat.

Keberadaan layanan tersebut memberikan kemudahan bagi jemaah sekaligus membantu mengurangi potensi kendala saat proses check-in dan pemeriksaan bagasi. Barang dapat dikirim langsung ke daerah asal sehingga perjalanan pulang menjadi lebih nyaman dan praktis.

Meski demikian, masih terdapat jemaah yang memilih membawa seluruh barang belanjaannya secara mandiri. Kondisi ini terkadang menyebabkan keterlambatan proses pemeriksaan bagasi dan berpotensi menimbulkan kendala operasional di bandara.

PPIH kembali mengajak seluruh jemaah untuk memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan pemerintah dan mematuhi ketentuan maskapai. Kepatuhan terhadap aturan bagasi bukan hanya demi kelancaran perjalanan pribadi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya bersama menjaga ketertiban, kenyamanan, dan kelancaran proses kepulangan jemaah haji Indonesia dari Tanah Suci menuju Tanah Air.

Pewarta: Hebatdiki

SALAMRADIO.ID, Jeddah (Kemenhaj) — Wakil Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Dahnil Anzar Simanjuntak, melepas kepulangan jemaah haji Kloter KNO 7 di Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah, Senin (08/06/2026). Dalam kesempatan tersebut, Wamenhaj menyampaikan doa dan pesan agar jemaah kembali ke Tanah Air dengan membawa oleh-oleh terbaik dari Tanah Suci, yaitu haji yang mabrur.

“Saya berharap jemaah haji membawa oleh-oleh yang kekal, yaitu haji yang mabrur. Semoga peradaban kita semakin membaik dan semoga perjalanan jemaah lancar. Kami juga sudah mendapat konfirmasi dari pihak maskapai, semoga tidak ada kendala teknis lagi,” ujar Wamenhaj.

Wamenhaj menyampaikan, sebelumnya sempat terjadi kendala teknis yang menyebabkan jemaah harus menunggu beberapa jam. Namun, ia memastikan persoalan tersebut telah ditangani, termasuk terkait koper jemaah yang telah sampai kepada pemiliknya.

“Selama jemaah patuh kepada arahan petugas, prosesnya berjalan sangat tertib, mulai dari Arafah hingga fase pemulangan ini. Namun, semua tetap harus dikondisikan dengan baik. Saat ini, jemaah gelombang kedua sudah mulai bergerak ke Madinah, sehingga stamina mereka harus benar-benar dijaga. Yang kita khawatirkan adalah kondisi kesehatan yang menurun sehingga mengakibatkan tingkat kematian yang tinggi. Itu yang harus kita jaga,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wamenhaj juga menyampaikan informasi penting terkait penertiban Kelompok Bimbingan Ibadah Haji atau KBIHU. Salah satunya terkait dugaan praktik penipuan DAM dan badal haji oleh salah satu KBIHU asal Jawa Barat yang diungkap oleh Tim Pelindungan Jemaah bersama KJRI.

Menurut Wamenhaj, transaksi yang berhasil diungkap mencapai sekitar Rp1,4 miliar. Dugaan penipuan tersebut melibatkan badal haji untuk 140 orang, dengan tarif sekitar Rp10 juta per orang.

“Badal haji itu jelas penipuan. Karena untuk haji dakhili yang berlaku untuk masyarakat setempat saja, per orang sekitar Rp40 jutaan. Jadi tidak mungkin badal haji bertarif Rp10 juta per orang. Pasti ini penipuan,” tegas Dahnil.

Ia menjelaskan, dugaan praktik tersebut dilakukan oleh oknum KBIHU yang bekerja sama dengan mukimin. Pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap pihak terkait untuk mendalami kasus tersebut.

“Sudah banyak jemaah kita yang menjadi korban. Oknumnya adalah KBIHU yang bekerja sama dengan mukimin. Tadi malam sudah kita interogasi,” ungkapnya.

Selain dugaan penipuan badal haji, Wamenhaj juga menyoroti praktik penyelewengan pembayaran DAM. Menurutnya, DAM merupakan kewajiban yang harus dibayarkan melalui saluran resmi Adahi. Namun, dalam kasus tersebut, jemaah dikenakan tarif 720 riyal, tetapi dana tidak disetorkan ke Adahi.

“DAM itu salah satu yang mandatory atau wajib. Kalau di sini harus dibayarkan ke Adahi. Oleh mereka, jemaah ditarifkan 720 riyal, namun tidak disetorkan ke Adahi. Mereka membeli melalui mukimin dengan harga sekitar 400-an riyal, lalu sisanya diambil untuk mereka,” jelas Wamenhaj.

Dahnil mengatakan, praktik tersebut merugikan banyak jemaah. Kasus ini terungkap setelah adanya pengaduan dari jemaah yang tidak menerima tanda terima resmi atau receipt dari Adahi.

“Cukup banyak yang dirugikan, dan ini berangkat dari pengaduan jemaah yang tidak menerima receipt atau tanda terima dari Adahi,” ujarnya.

Wamenhaj menegaskan, Kementerian Haji dan Umrah akan mengambil langkah tegas terhadap oknum KBIHU yang terbukti terlibat dalam praktik penipuan tersebut. Penertiban akan dilakukan secara administratif, termasuk pencabutan izin, serta dibawa ke ranah pidana melalui koordinasi dengan aparat penegak hukum di Indonesia.

“Kami akan pastikan oknum KBIHU ini kami tertibkan secara administrasi, kami cabut izinnya, dan kami hukum secara pidana. Karena locus-nya ada di Saudi, kita akan bicarakan dengan aparatur hukum di Tanah Air,” tegas Wamenhaj.

Dahnil menyampaikan, pemerintah akan membuka informasi kasus ini secara resmi dan rinci kepada publik. Menurutnya, tim juru bicara bersama Direktorat Jenderal Pengendalian, Inspektorat Jenderal, serta Bina Haji dan Umrah akan menyampaikan penjelasan detail, termasuk KBIHU yang diduga terlibat.

“Besok tim jubir, Direktorat Jenderal Pengendalian, Irjen, serta Bina Haji dan Umrah akan menyampaikan secara resmi dan detail mana saja KBIHU yang terlibat,” ujarnya.

Wamenhaj juga menyoroti adanya praktik tidak sehat dalam ekosistem layanan haji yang dinilainya telah berlangsung secara sistematis. Menurutnya, pemerintah bersama Menteri Haji dan Umrah berkomitmen untuk membenahi tata kelola haji, meskipun langkah tersebut menimbulkan resistensi dari pihak-pihak yang selama ini mengambil keuntungan dari jemaah.

“Banyak yang benci saya dengan Pak Menteri karena kartel haji ini sudah terlanjur sistematis. Kita butuh KBIHU yang jujur membimbing jemaah. Jangan jadikan jemaah sebagai komoditas,” kata Wamenhaj.

Dahnil menyayangkan dugaan penipuan tersebut justru dilakukan oleh pihak yang memahami agama dan fikih. Ia menilai, tindakan tersebut sangat mencederai kepercayaan jemaah yang datang ke Tanah Suci untuk beribadah.

“Yang menjadi pelaku ini paham agama dan fikih. Kok tega melakukan hal seperti ini. Kita akan betul-betul kelola haji dengan akhlak yang tinggi dan ilmu yang tinggi juga. KBIHU yang mendukung umat, kami dukung penuh, dan jumlahnya sangat banyak. Jangan sampai karena oknum-oknum ini malah merusak KBIH yang serius membimbing umat,” ujarnya.

Wamenhaj menegaskan, pemerintah akan terus memperkuat pelindungan jemaah haji dari berbagai praktik penipuan, baik dalam layanan ibadah maupun kewajiban pembayaran DAM. Ia mengimbau jemaah agar selalu mengikuti arahan resmi petugas dan tidak mudah percaya kepada pihak yang menawarkan layanan di luar prosedur resmi.

Kementerian Haji dan Umrah memastikan proses pemulangan jemaah haji Indonesia terus berjalan, sekaligus memperkuat pengawasan agar seluruh jemaah mendapatkan layanan yang aman, tertib, dan sesuai ketentuan.

Sumber: Biro Humas Kemenhaj
Pewarta: Hebatdiki

SALAMRADIO.ID, Tangerang (Kemenhaj) — Menteri Haji dan Umrah Moch. Irfan Yusuf menegaskan bahwa berakhirnya puncak ibadah haji tidak berarti berakhir pula tugas pelayanan kepada jemaah. Saat ini, fokus Kementerian Haji dan Umrah bersama Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) adalah memastikan seluruh proses pemulangan jemaah ke Tanah Air berjalan aman, nyaman, dan lancar hingga kloter terakhir tiba di Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan Menhaj setibanya di Tanah Air bersama sebagian Tim Amirul Hajj usai menjalankan tugas pengawasan penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M di Arab Saudi.

"Hingga hari ini, sebanyak 120 kloter atau 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke Tanah Air. Alhamdulillah seluruh tahapan penyelenggaraan haji secara umum berjalan sesuai harapan. Tentu masih ada sejumlah kekurangan yang menjadi bahan evaluasi, namun itu akan menjadi bagian dari upaya perbaikan layanan ke depan," ujar Menhaj di Bandara Soekarno-Hatta, Senin (8/6).

Menurut Menhaj, fase pemulangan melalui Bandara Jeddah akan berlangsung hingga 15 Juni 2026. Sementara itu, jemaah gelombang kedua mulai bergerak dari Makkah menuju Madinah untuk melanjutkan rangkaian ibadah sebelum dipulangkan ke Indonesia mulai 16 Juni 2026. Adapun kloter terakhir dijadwalkan tiba di Tanah Air pada 1 Juli 2026.

"Puncak haji memang telah selesai, tetapi pelayanan kepada jemaah belum berakhir. Seluruh petugas tetap bekerja sesuai tugas dan fungsinya masing-masing sampai kloter terakhir tiba di Indonesia. Fokus kami sekarang adalah memastikan proses pemulangan berlangsung aman, nyaman, tertib, dan lancar," tegasnya.

Menhaj menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas haji Indonesia yang terus bekerja tanpa mengenal waktu dalam memberikan pelayanan kepada jemaah. Ia menilai dedikasi para petugas menjadi salah satu faktor penting yang membuat penyelenggaraan haji tahun ini berjalan dengan baik.

Selain melakukan evaluasi internal, Kemenhaj juga menerima berbagai masukan dan rekomendasi dari Tim Amirul Hajj sebagai bahan penyempurnaan penyelenggaraan haji pada tahun mendatang. Salah satu perhatian utama adalah peningkatan layanan di Mina yang menjadi titik layanan paling kompleks selama puncak haji karena jutaan jemaah berkumpul dalam area yang relatif terbatas.

Rekomendasi lainnya mencakup peningkatan ketepatan waktu layanan transportasi pada fase pra dan pasca Armuzna, penguatan layanan akomodasi agar semakin banyak jemaah memperoleh hotel yang lebih dekat dengan Masjidil Haram, serta penyempurnaan layanan konsumsi yang tetap harus adaptif terhadap dinamika dan situasi kawasan Timur Tengah.

Tim Amirul Hajj juga menyoroti pentingnya penyelarasan kualitas antara PPIH kloter maupun non Kloter. Menurut Menhaj, hasil evaluasi menunjukkan Petugas Haji yang mengikuti pendidikan dan pelatihan secara komprehensif memiliki performa layanan yang lebih baik. Karena itu, standarisasi pelatihan dan peningkatan kompetensi petugas akan menjadi salah satu fokus pembenahan ke depan.

Di bidang kesehatan, Tim Amirul Hajj memberikan perhatian khusus terhadap penguatan istithaah kesehatan, sistem penanganan jemaah sakit, serta ketersediaan tenaga kesehatan. Menurut Menhaj, aspek kesehatan akan menjadi salah satu fokus utama dalam penyelenggaraan haji tahun depan.

"Kami ingin memastikan bahwa jemaah yang berangkat benar-benar memenuhi aspek istithaah kesehatan sehingga dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah dengan baik dan aman," ujarnya.

Selain itu, rekomendasi juga mencakup peningkatan kualitas fasilitas tenda dan sanitasi, pengurangan penggunaan sampah plastik dalam operasional haji, penyempurnaan timeline penyelenggaraan haji, hingga penguatan tata kelola kontrak layanan agar lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

Menhaj mengungkapkan bahwa Otoritas Arab Saudi turut memberikan apresiasi atas peningkatan kualitas penyelenggaraan haji Indonesia. Menurutnya, berbagai capaian yang diraih tahun ini menunjukkan adanya lompatan kemajuan dalam tata kelola layanan jemaah yang perlu terus dijaga dan ditingkatkan.

Dalam kesempatan tersebut, Menhaj juga menyampaikan terima kasih kepada Media Center Haji (MCH) yang selama operasional haji telah menghadirkan informasi yang cepat, mudah dipahami, dan menenangkan masyarakat serta keluarga jemaah di Tanah Air.

"Berbagai catatan dan rekomendasi yang kami terima akan menjadi bekal penting untuk terus memperbaiki kualitas penyelenggaraan haji Indonesia. Komitmen kami adalah menghadirkan layanan yang semakin profesional, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan jemaah," pungkasnya.

Sumber: Biro Humas Kemenhaj
Pewarta: Hebatdiki

SALAMRADIO.ID, Jeddah — Komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia tidak berhenti setelah puncak ibadah haji selesai. Memasuki fase kepulangan, petugas haji masih terus hadir dan siaga mendampingi jemaah hingga keberangkatan menuju Tanah Air, termasuk bagi jemaah yang tergabung dalam Kelompok Terbang (Kloter) SOC 15 yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional King Abdulaziz, Jeddah.

Sejak tiba di area bandara, jemaah mendapatkan pendampingan dari petugas haji yang memastikan seluruh proses berjalan lancar. Mulai dari pemeriksaan dokumen perjalanan, pengaturan bagasi, layanan informasi, hingga bantuan bagi jemaah lanjut usia dan berkebutuhan khusus, seluruhnya dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman menjelang penerbangan.

Kehadiran petugas haji menjadi bentuk nyata komitmen pemerintah dalam menjaga kualitas pelayanan hingga akhir rangkaian operasional haji 1447 H/2026 M. Meski sebagian besar tahapan ibadah telah selesai dilaksanakan, semangat melayani para tamu Allah tetap menjadi prioritas utama.

Di tengah padatnya aktivitas Bandara Internasional King Abdulaziz yang menjadi pintu gerbang kepulangan jemaah dari berbagai negara, petugas haji Indonesia tampak aktif membantu jemaah yang membutuhkan informasi maupun pendampingan. Tidak sedikit jemaah yang menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas pelayanan yang diberikan sejak kedatangan di Arab Saudi hingga kembali ke Indonesia.

Fase kepulangan merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan ibadah haji. Karena itu, pemerintah melalui Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) terus memastikan seluruh proses berjalan tertib, aman, dan sesuai jadwal penerbangan yang telah ditetapkan.

Dengan kepulangan Kloter SOC 15, pemerintah berharap seluruh jemaah dapat kembali ke daerah masing-masing dalam kondisi sehat dan membawa pulang kemabruran haji. Pelayanan yang humanis dan responsif hingga titik akhir perjalanan menjadi bukti bahwa negara hadir mendampingi jemaah sejak keberangkatan, selama di Tanah Suci, hingga kembali berkumpul bersama keluarga di Tanah Air.

Pewarta: Hebatdiki/MCH 2026

SALAMRADIO.ID, Jakarta (Kemenhaj) — Kementerian Haji dan Umrah mulai memberangkatkan jemaah haji gelombang kedua dari Makkah menuju Madinah pada Ahad (7/6/2026). Fase ini menjadi tahapan akhir pelayanan jemaah di Arab Saudi sebelum kembali ke Tanah Air melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah.

Juru Bicara Kemenhaj Maria Assegaf, mengatakan seluruh layanan telah dipersiapkan secara optimal agar proses perpindahan jemaah berlangsung aman, tertib, dan nyaman.

"Pergerakan jemaah dari Makkah ke Madinah bukan sekadar perpindahan kota, tetapi bagian dari upaya kami memastikan jemaah tetap mendapatkan layanan terbaik hingga akhir rangkaian ibadah haji," ujar Maria.

Menurutnya, tahun ini Kemenhaj menghadirkan peningkatan kualitas layanan di Madinah, termasuk penempatan sebagian jemaah reguler pada hotel dengan akses yang lebih dekat ke Masjid Nabawi.

"Orientasi kami bukan pada fasilitas semata, melainkan bagaimana jemaah dapat beribadah lebih nyaman, lebih mudah, dan tidak cepat lelah, terutama bagi lansia, penyandang disabilitas, serta jemaah berkebutuhan khusus," jelasnya.

Di sisi lain, proses pemulangan jemaah ke Indonesia juga terus berjalan. Hingga 7 Juni 2026, sebanyak 95 kloter dengan total 37.459 jemaah dan petugas telah diberangkatkan dari Arab Saudi menuju Tanah Air.

Maria juga menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan pengiriman sebagian bagasi jemaah yang belum terangkut bersama penerbangan asalnya.

"Kami memahami ketidaknyamanan yang dirasakan jemaah. Karena itu, kami terus berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait agar seluruh bagasi dapat segera diterima jemaah dengan aman," katanya.

Kemenhaj mengimbau jemaah untuk menjaga paspor dan dokumen perjalanan dengan baik serta tidak memasukkan air zamzam ke dalam koper bagasi maupun kabin. Setiap jemaah akan menerima air zamzam resmi setibanya di debarkasi di Indonesia.

"Fokus kami saat ini adalah memastikan seluruh jemaah memperoleh layanan yang aman, nyaman, dan dapat kembali ke Tanah Air dengan selamat serta membawa kemabruran haji," pungkas Maria.

Sumber: Biro Humas Kemenhaj
Pewarta: Hebatdiki

SALAMRADIO.ID, Madinah (Kemenhaj) — Sebanyak 5.499 jemaah haji Indonesia gelombang kedua direncanakan tiba di Madinah, Minggu (7/6/2026). Kedatangan mereka menandai dimulainya fase pemulangan jemaah haji Indonesia setelah menuntaskan rangkaian puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).

Wakil Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengimbau para jemaah untuk memanfaatkan masa tinggal di Madinah dengan lebih tenang dan tidak memaksakan aktivitas fisik. Menurutnya, kondisi stamina jemaah perlu menjadi perhatian setelah melalui rangkaian ibadah yang cukup menguras tenaga.

“Di Madinah ini tempat bergembira, lebih santai, lebih rileks. Kita berharap jemaah jangan menguras tenaga lagi karena tenaga mereka sudah banyak digunakan selama menjalani rangkaian ibadah haji di Makkah dan Armuzna,” ujar Wamenhaj saat meninjau kesiapan layanan jemaah di Hotel Grand Plaza Al Madina, Madinah.

Wamenhaj menjelaskan bahwa fase gelombang kedua menjadi periode yang membutuhkan perhatian khusus terhadap kesehatan jemaah. Berdasarkan pengalaman penyelenggaraan haji, kondisi fisik jemaah umumnya mulai menurun menjelang masa kepulangan ke Tanah Air.

Karena itu, ia mengingatkan jemaah agar menjalankan ibadah sesuai kemampuan dan mengutamakan keselamatan. “Pesan kami yang paling penting adalah kesehatan dan keselamatan. Jangan memaksakan diri. Nikmati ibadah sebagaimana mestinya dan sewajarnya,” katanya.

Selain itu, Wamenhaj memastikan layanan akomodasi yang disiapkan bagi jemaah di Madinah berada pada lokasi yang relatif dekat dengan Masjid Nabawi. Kondisi tersebut diharapkan dapat membantu jemaah beribadah dengan lebih nyaman tanpa harus mengeluarkan energi berlebihan.

“Semua jemaah di Madinah mendapatkan hotel yang dekat. Ada yang hanya sekitar 50 meter dari Masjid Nabawi, sementara yang lain berada di kawasan Markaziyah yang juga dekat dan mudah dijangkau,” ujarnya.

Menurut Wamenhaj, Madinah menjadi kesempatan bagi jemaah untuk menikmati suasana ibadah yang lebih tenang setelah menjalani fase-fase puncak haji. Jemaah juga akan mendapatkan fasilitas untuk melaksanakan ziarah ke Raudhah sesuai jadwal yang telah diatur petugas.

“Kami berharap jemaah bisa menikmati suasana Madinah, memperbanyak ibadah dengan tenang, serta memanfaatkan kesempatan berziarah ke Raudhah dengan baik. Yang terpenting, kesehatan tetap terjaga hingga kembali ke Tanah Air,” pungkasnya.

Sumber: Biro Humas Kemenhaj
Pewarta: Hebatdiki

SALAMRADIO.ID, Madinah (Kemenhaj) — Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia memastikan seluruh jemaah haji yang tergabung dalam Kloter KJT-04 telah melanjutkan perjalanan pulang ke Tanah Air dengan aman setelah pesawat yang melayani penerbangan mereka mengalami kendala teknis sebelum keberangkatan dari Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah.

Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah RI, Ichsan Marsha, menjelaskan bahwa pesawat Saudia Airlines nomor penerbangan SV-5288 yang dijadwalkan melayani kepulangan jemaah Kloter KJT-04 semula direncanakan lepas landas pada Kamis (4/6/2026) pukul 18.50 Waktu Arab Saudi.

Namun, sebelum penerbangan dilakukan, terdeteksi kendala teknis yang menyebabkan pesawat belum dapat diberangkatkan sesuai jadwal. Demi menjaga keselamatan penerbangan, maskapai melakukan penundaan untuk memastikan seluruh proses pemeriksaan dan penanganan teknis dilakukan secara menyeluruh.

“Kami menegaskan bahwa keselamatan jemaah merupakan prioritas utama. Karena itu, setiap prosedur pemeriksaan dan penanganan teknis harus dipastikan selesai sebelum pesawat diizinkan terbang,” ujar Ichsan di Madinah, Jumat (5/6/2026).

Setelah proses penanganan teknis selesai dilakukan oleh pihak maskapai, pesawat berhasil diberangkatkan pada pukul 02.19 Waktu Arab Saudi. Seluruh jemaah Kloter KJT-04 dapat melanjutkan perjalanan dalam kondisi aman.

“Alhamdulillah, seluruh jemaah dapat diberangkatkan dengan aman dan penerbangan berlangsung lancar. Kami terus mengawal proses kepulangan jemaah agar aspek keselamatan, keamanan, dan kenyamanan tetap menjadi prioritas,” katanya.

Selama proses penanganan, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi terus berkoordinasi dengan pihak maskapai dan otoritas bandara. Koordinasi dilakukan untuk memastikan pelayanan kepada jemaah tetap terpenuhi selama menunggu proses keberangkatan.

Ichsan mengatakan, Kemenhaj mendorong maskapai penerbangan untuk memperkuat pemeriksaan teknis armada sejak lebih awal sebelum jadwal keberangkatan. Langkah ini penting agar potensi kendala dapat diantisipasi lebih dini dan tidak berdampak pada kelancaran jadwal kepulangan jemaah haji Indonesia.

“Kami mendorong maskapai untuk memastikan kesiapan teknis pesawat sejak awal, jauh sebelum jadwal keberangkatan. Dengan pemeriksaan yang lebih dini dan menyeluruh, potensi kendala dapat diminimalkan sehingga proses kepulangan jemaah berjalan lebih tepat waktu, aman, dan lancar,” ujar Ichsan.

Kemenhaj, lanjut Ichsan, akan terus mengawal seluruh tahapan kepulangan jemaah haji Indonesia dan berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk maskapai dan otoritas bandara, guna memastikan proses pemulangan berjalan aman, tertib, dan lancar.

“Yang terpenting, seluruh jemaah dapat melanjutkan perjalanan dan kembali ke Tanah Air dengan selamat. Kami akan terus memastikan layanan kepulangan jemaah berjalan dengan baik,” tutup Ichsan.

Sumber: Biro Humas Kemenhaj
Pewarta: Hebatdiki