SALAMRADIO.ID Jakarta — Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia menegaskan komitmennya untuk menghadirkan penyelenggaraan ibadah haji yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh jemaah Indonesia, termasuk lansia, perempuan, serta penyandang disabilitas. Komitmen tersebut disampaikan dalam forum diseminasi hasil pemantauan haji inklusif yang digelar oleh Komisi Nasional Disabilitas di Jakarta, Jumat (13/3).
Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenhaj, Puji Raharjo, menegaskan bahwa ibadah haji merupakan hak seluruh umat Islam tanpa memandang latar belakang maupun kondisi fisik. Menurutnya, negara memiliki tanggung jawab memastikan setiap jemaah memperoleh layanan yang aman, manusiawi, dan mudah diakses.
“Haji adalah hak dan kewajiban bagi seluruh umat muslim, tidak terkendala suku, bangsa, maupun kondisinya,” ujar Puji Raharjo.
Ia menambahkan, pemerintah terus memperkuat regulasi dan kebijakan untuk memastikan layanan haji yang semakin ramah bagi kelompok rentan, termasuk lansia, perempuan, dan penyandang disabilitas. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan standar layanan, penyediaan fasilitas aksesibel, serta penguatan koordinasi dengan berbagai organisasi disabilitas.
“Kami terus memperluas kolaborasi dengan berbagai lembaga agar pelayanan jemaah haji ke depan semakin inklusif dan memberikan ruang yang sama bagi seluruh jemaah Indonesia,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Komisi Nasional Disabilitas, Dante Rigmalia, mengapresiasi langkah cepat Kemenhaj dalam menindaklanjuti berbagai rekomendasi terkait pelayanan bagi jemaah disabilitas. Ia menyebut sejumlah perbaikan layanan sudah terlihat dalam penyelenggaraan haji sebelumnya, termasuk penyediaan konsumsi yang lebih ramah bagi lansia dan penyandang disabilitas.
Namun demikian, Dante menilai masih diperlukan penguatan pada aspek pendampingan khusus bagi jemaah disabilitas selama menjalankan rangkaian ibadah haji, terutama bagi mereka yang membutuhkan kursi roda agar tetap bersama pendampingnya.
Forum ini juga dihadiri sejumlah pemangku kepentingan dari kementerian, lembaga, serta organisasi penyandang disabilitas. Melalui sinergi tersebut, pemerintah berharap transformasi layanan haji Indonesia dapat terus berkembang menuju sistem penyelenggaraan yang lebih inklusif, adaptif, dan berkeadilan bagi seluruh jemaah.
Sumber: Kemenhaj RI
Pewarta: Hebatdiki | salamradio.id